PALANGKA RAYA, KaltengMaju.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Kamis (17/10).
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, atas nama pemerintah
dan masyarakat Bumi Tambun Bungai mengucapkan selamat dan sukses kepada Hanggara
Atmana, yang telah secara resmi dikukuhkan untuk menjabat sebagai Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya berharap dan juga percaya bapak akan mampu
mengemban tugas dan amanah besar tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
tanggung jawab,” ucap Sugianto.
Dikatakannya, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP ini
tentunya juga menjadi momentum strategis, untuk terus meningkatkan kinerja dan
memantapkan koordinasi tugas dengan seluruh instansi di wilayah kerja di
Kalimantan Tengah.
Selain itu apresiasi diberikan pula kepada Perwakilan
BPKP Kalimantan Tengah, yang selama ini telah berperan penting membantu
peningkatan kinerja dan tata kelola Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota,
terutama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan serta
sasaran strategis melalui pengawalan program-program strategis pemerintah.
“Demikian pula upaya preventif dan represif telah
dilakukan untuk memperkuat kredibilitas pemerintah, melalui pengelolaan
keuangan Daerah secara transparan, akuntabel, dan auditabel”, kata Gubernur
Kalteng.
“Menjadi harapan kita bersama, dibawah kepemimpinan yang
baru, diharapkan BPKP dapat semakin berperan sebagai trusted advisor Pemprov
Kalteng, dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara dan daerah melalui
peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pemerintah,”
imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, saat ini Pemprov Kalteng
telah berhasil meraih opini WTP 10 (sepuluh) kali berturut-turut, dan berharap
untuk LKPD selanjutnya tidak boleh turun, maka pendampingan dan masukan dari
BPKP sangat diperlukan.
“Saya juga meminta peran optimal dari BPKP dalam
mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan dan
administrasi, agar seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah bisa meraih
opini WTP,” ungkapnya.
Harapan yang sama juga disampaikannya kepada
penyelenggara Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah, agar senantiasa
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama, namun
yang lebih penting dari itu semua adalah memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, gubernur mengajak untuk terus memantapkan
koordinasi, sinergi, dan kolaborasi, terutama dalam melaksanakan program
strategis pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti sektor
pendidikan, kesehatan, termasuk penurunan stunting, infrastruktur, pengendalian
inflasi dan bantuan sosial, Program Ketahanan Pangan seperti Food Estate,
Cetak Sawah, dan Shrimp Estate, serta program strategis lainnya.
Perwakilan BPKP Kalteng menjadi salah satu garda terdepan
dalam fungsi pengawasan, agar program-program strategis pembangunan itu dapat
berjalan baik dan optimal, sesuai prinsip-prinsip Good Governance.
“Sehingga bisa mendorong kemajuan daerah dan kemakmuran
masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah Makin BERKAH untuk Indonesia Maju,”
tandasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Instruksi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan
Taufik Purwanto memaparkan, pada tahun 2024 dan tahun-tahun ke depannya akan
menghadapi tantangan yang semakin berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ketidakpastian perekonomian global, sebagai dampak krisis
pangan dan energi, serta adanya perang di berbagai belahan dunia, telah membawa
perekonomian dunia menjadi semakin berat.
“Dimana pertumbuhan ekonomi yang terlambat tentunya akan
berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang masih rentan
ekonominya,” papar Iwan.
Selanjutnya dijelaskannya, kehadiran BPKP dalam
pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan tahun 2024 telah direalisasikan
dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2024, dengan tema ‘Mengawal
Akselerasi Pembangunan’ yang berfokus pada 7 (tujuh) sektor strategis
pembangunan, mencakup 88 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan dan
pemangunan.
“Agenda prioritas pengawasan tersebut didesain untuk
dapat dihadirkan secara berkualitas, memberikan manfaat secara optimal, serta
berdampak besar bagi masyarakat dan stakeholders BPKP termasuk di
wilayah Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (ril/foto:
diskominfo)