PALANGKA RAYA, KaltengMaju.com
- Jelang berakhirnya masa jabatan pasangan Gubernur Kalimantan Tengah,
Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo terus melakukan upaya
percepatan pembangunan strategis, terutama program yang berdampak langsung
kepada masyarakat.
Salah satu diantara program strategis dan mendesak saat
ini adalah meningkatkan Desa Berlistrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT)
seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
Selain itu, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat tidak mampu, dengan program bantuan pasang baru
listrik atau BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik).
Dibincangi awak media disela-sela kunjungan kerja ke
Kabupaten Barito Utara, Minggu (13/10), Sugianto Sabran mengatakan salah satu
penyebab belum terealisasinya pemerataan jaringan listrik di Kalteng, adalah
dikarenakan wilayahnya yang begitu luas, dengan kondisi geografis yang
spesifik, serta infrastruktur di daerah terpencil yang masih sulit.
“Kondisi kelistrikan di Kalteng sebetulnya sudah surplus
terkait dengan daya listrik, namun kendalanya adalah kondisi geografis, dimana
infrastruktur ke daerah terpencil sangat terbatas sehingga akses listrik dari
PLN masih sulit untuk menembus daerah terpencil,” ucapnya.
Ditambahkan Sugianto, rasio desa berlistrik sebesar
kurang lebih 87,52 persen, artinya 370 desa dari 1.571 desa yang ada di
Kalimantan Tengah belum mendapatkan akses listrik dari pemerintah. Kemudian Rasio Elektrifikasi sebesar kurang
lebih 94,14 persen, yang artinya kurang
lebih 47.416 keluarga yang belum mendapatkan akses listrik di seluruh wilayah Bumi
Tambun Bungai.
Mencermati hal demikian, Pemprov Kalteng harus memiliki
terobosan dan inovasi dalam percepatan pemerataan terhadap akses listrik sampai
pedesaan. Berdasarkan RPJMD Tahun
2021-2026, di tahun 2026 nanti semua desa di Kalimantan Tengah 100 persen
teraliri listrik, baik itu dari PLN maupun diakses juga dengan PLTS.
“Tahun 2026 terlalu lama, kita tidak bisa berharap dan
menunggu program nasional. Dengan perhitungan yang cermat, dan dibarengi
kenaikan APBD yang signifikan, saya telah mencanangkan program Kalteng Menyala,
yang saya targetkan diakhir tahun 2024 semua desa mendapat akses listrik, dan
anggaran telah kita siapkan untuk itu sebesar Rp432 milyar,” beber Sugianto.
Menjawab pertanyaan awak media terkait teknis implementasinya,
gubernur menjelaskan, implementasi Kalteng Menyala ini diakses menggunakan
PLTS. Pemprov melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan
Pembangunan Listrik dengan menggunakan EBT, yaitu tenaga surya.
“Implementasinya adalah Pemprov akan memberikan bantuan atau hibah kepada
masyarakat, dimana akses PLN belum bisa masuk dalam dua atau tiga tahun ke
depan. Bantuan PLTS untuk tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih 20.711 rumah
tangga di 186 Desa di seluruh Kalimantan Tengah. Didalam anggaran perubahan
tahun ini juga, mengakses lagi sekitar 25.000 keluarga di 184 Desa,” jelas
Sugianto.
Dengan demikian, seluruh desa sampai pelosok terpencil
listrik menyala, yang diharapkan akan mampu mendorong produktivitas masyarakat
menjadi kian meningkat.
“Kalteng Menyala ini secara umum akan mengurangi gap
kehidupan sosial masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, padahal mereka
hidup di bumi dan tanah yang sama. Sejatinya harus mendapatkan pelayanan dan
kehidupan yang sama layaknya,” tandas gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Crisway
secara terpisah menjelaskan terkait
upaya peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga berlistrik di Kalimantan
Tengah. Menurutnya, peningkatan rasio elektrifikasi akan dilakukan melalui program pemasangan baru listrik ke rumah
tangga, dimana akses listrik sudah masuk PLN, namun masih belum dapat dinikmati
rumah tangga yang tidak mampu.
“Keluarga tidak mampu ini, belum bisa menikmati listrik
meskipun sudah ada jaringan PLN. Untuk itu bapak Gubernur menginstruksikan,
agar membantu rumah tangga tidak mampu ini, untuk bisa menikmati listrik. Untuk
tahun 2024 ini , telah dianggarkan untuk membantu kurang lebih 5.500 rumah
tangga yang belum menerima akses PLN dan dikategorikan sebagai keluarga yang
tidak mampu,” beber Vent.
Sebagai informasi, terkait program BPBL untuk setiap unit
rumah yang akan dibantu listrik dari PLN, spesifikasinya adalah 900 watt, tiga
titik lampu, satu stop kontak, dan juga akan diberikan sertifikat laik operasi
dari institusi yang berwenang, serta diberikan
token 200 ribu untuk setiap unit rumah.
Kedepan, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah akan mendapatkan
akses listrik yang memadai baik itu dari PLN dan juga pembangkit yang lain,
seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kalteng Bercahaya, tentu
bukanlah slogan semata, namun manfaatnya benar-benar dinikmati untuk hajat
hidup orang banyak.
Pada masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, telah
banyak melahirkan dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam kebijakan yang
berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (ril/foto: diskominfo)