PALANGKA RAYA, Kalteng
Maju.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2024 di Aurila Hotel Palangka Raya,
Selasa (3/12).
Rakor dibuka Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Leonard
S Ampung, mewakili Gubernur Kalteng. Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung saat
membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan, kemiskinan
merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan serta pendekatan
yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan
memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase
Penduduk Miskin Prov. Kalteng 2024 berada di angka 5,17 persen atau sebanyak
145.630 jiwa. Angka ini naik 0,06 poin atau 1,17 persen dibandingkan capaian 2023
yang sebesar 5,11 persen. Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp 623.954
per kapita per bulan, yang di atas Garis Kemiskinan Nasional 2024 yang sebesar
Rp 582.932 per kapita per bulan. Namun demikian, angka kemiskinan Prov Kalteng
tersebut, masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03 persen, dan
masih menjadi provinsi urutan ke-5 nasional dari 38 provinsi dengan angka
kemiskinan terkecil.
“Kemiskinan adalah persoalan besar yang harus kita
entaskan bersama”, tegas Leonard S. Ampung.
Melalui forum strategis ini, Leo menekankan beberapa hal
yang perlu mendapatkan perhatian serius semua. yakni agar terus berperan aktif
dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat
sasaran.
Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa
terus diverifikasi dan divalidasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program,
baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan memprioritaskan
kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala
keluarga perempuan.
Terakhir, Leo menekankan agar mengintensifkan sinergi dan
kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan
industri di sektor potensial. “Dengan makin tingginya harmonisasi serta
didukung potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya.
Turut menghadiri rakor, di antaranya Perwakilan dari
Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Deputi Kepala
Perwakilan BI Kalteng, Adrian Pangestu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perbankan, BUMN/BUMD, dan Organisasi
Kemasyarakatan, Para Narasumber, yakni Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden RI, Adyawarman yang hadir secara virtual, Plh Karo
Ekonomi, Fanny Kartika Octavianti, Kepala BPS Prov. Kalteng, Agnes Widiastuti
dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBPK Prov. Kalteng Alpius
Patanan serta seluruh peserta rakor.(mnc/foto:rid)